BIKASMEDIA.COM, KONAWE SELATAN — Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menghadapi tantangan fiskal yang berat pada tahun anggaran 2026 menyusul proyeksi penurunan signifikan pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Bupati Irham Kalenggo dalam Rapat Paripurna DPRD telah menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 yang menunjukkan penurunan total anggaran hingga 12,58% atau sebesar Rp210,87 Miliar. Bertempat di Aula DPRD Konsel. Senin, 6/10.
Penurunan drastis ini dipicu oleh kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang menyebabkan Dana Transfer ke Daerah (TKD) menyusut signifikan.
Bupati Irham Kalenggo menjelaskan, postur APBN 2026 secara nasional memproyeksikan penurunan TKD yang sangat tajam, dari Rp919 Triliun (2025) menjadi Rp650 Triliun. Dampaknya langsung terasa di Konawe Selatan.
Dalam proyeksi RAPBD 2026 Konsel, Pendapatan Daerah turun sebesar Rp168,85 Miliar (10,49%) dari APBD 2025.
Penyebab utama penurunan, jelas Irham Kalenggo dalam sambutannya adalah anjloknya Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat (TKD) sebesar Rp137,8 Miliar. Akibatnya, Belanja Daerah (Belanja Operasi, Modal, Tak Terduga, dan Transfer) ikut terpangkas hingga Rp210,87 Miliar (12,89%).
Penurunan kapasitas fiskal ini, menurut Bupati, akan cenderung memperlambat belanja untuk infrastruktur dan program sosial.
Menyikapi ketergantungan pada dana pusat dan menyusutnya kapasitas fiskal, Bupati Irham Kalenggo mengambil empat kebijakan krusial untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan:
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD): Pemerintah berupaya mencari sumber pendapatan baru dan berkelanjutan tanpa membebani masyarakat. Strategi ini mencakup optimalisasi perolehan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Pajak Menara SUTET PLN dan menara provider telekomunikasi, yang akan didukung oleh regulasi yang kondusif.
Efisiensi Anggaran: Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada agar lebih efisien, tepat sasaran, dan terukur untuk memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
Penguatan Ekonomi Lokal: Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investor dan menciptakan lapangan kerja.
Belanja Produktif dan Pembiayaan Inovatif: Penguatan daya saing daerah melalui belanja yang lebih produktif serta mendorong kemitraan publik-swasta (Public-Private Partnership) dalam pembiayaan infrastruktur dan program non-fisik
“Prioritas Anggaran 2026 akan Fokus pada SDM, Pengentasan Kemiskinan, dan Program SETARA KONSEL,” tegasnya
Tema pembangunan Konawe Selatan tahun 2026 adalah “Membangun Konawe Selatan Melalui Pemantapan Program/Kegiatan Pembangunan SDM, Penurunan Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan”.
Meskipun dalam tekanan anggaran, Pemkab Konawe Selatan tetap berkomitmen mendukung program strategis dan visi daerah “Menuju Konawe Selatan yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera”, serta mensinkronkan dengan program nasional, seperti, Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG), Penurunan Angka, Kemiskinan Ekstrem, Swasembada Pangan.
Pembiayaan daerah juga diprioritaskan untuk mendukung Program SETARA KONSEL yang bersifat non-fisik, yaitu Bantuan UKT/SPP Gratis, Baju Seragam Gratis, BPJS, dan Pemberian Pupuk Gratis bagi petani.
Bupati menekankan inisiasi kemitraan publik-swasta melalui penguatan peran FORUM Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai upaya untuk menutup kesenjangan pembiayaan akibat menurunnya kemampuan keuangan daerah.
“Kebijakan ekonomi daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2026 menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan,” tutup Bupati, sambil berharap KUA-PPAS ini dapat segera dibahas dan disepakati bersama oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
